Kopend (Komik Pendek)

Episode - Gue Lebih Ganteng

Baca Selengkapnya »

Kopend (Komik Pendek)

Episode - Kamu Yang Pertama

Baca Selengkapnya »

Kopend (Komik Pendek)

Episode - Ayo Menari

Baca Selengkapnya »

Mitos (Pengertian dan asal - usul)

Kata “mitos” pasti berada dalam pembendaharaan kita. Dalam percakapan sehari-hari, kandungan makna dalam kata mitos acapkali diperdengarkan. Bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan temukan definisinya sebagai: “Cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.”      Setelah membukan KBBI, tengoklah oleh kita percakapan-percakapan sehari-hari di mana orang membentuk definisi mitos melalui mulut dan pengetahuan lisannya, seperti:   A: De, jangan duduk di depan pintu, nanti sulit jodoh. B: Ah, mitos itu, Bu.   A: Menentukan tanggal dan hari baik untuk menikah itu penting. B: Yah, mitosnya sih begitu.   A: Di sini ada mitos untuk tidak berbicara sembarangan, bagi yang melanggar bakal ada akibatnya. B: Ok!   A: Indonesia adalah Atlantis, mitos bukan sih? B: Bisa saja, terus kenapa?        Terasa dalam percakapan-percakapan di atas bagaimana kata mitos mengalami pemaknaan yang sedikit berbeda. Ia kadang dipatuhi, kadang ditertawakan, acap diragukan, dan kadang diacuhkan. Sejauh ia bisa dibuktikan melalui kajian ilmiah, orang akan berusaha percaya. Tapi, ketika ia dibalutkan pada peristiwa yang “tak bisa diterima akal”, maka ia akan diabaikan.          Istilah mitos yang sekaranag kita kenal diambil dari kata mite/myth yang berasal dari perbendahaan Yunani Kuno: muthos, yang berarti “ucapan”.  Muthos lebih dimengerti sebagai cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Maka, dengan sendirinya kata itu cocok diterapkan dalam cakupan pengertian kebudayaan Yunani dengan kisah-kisah dewa-dewi yang bermukim di Olympus.        Dan kemudian kata itu hinggap di negera ini. Kita pun mengadopsinya untuk mendefinisikan hal-hal yang “dianggap sama” dengan kebudayaan Yunani tersebut. Tradisi keilmuan dan tradisi pendefinisian yang tertanam sejak zaman Belanda membuat bangsa ini selalu mengekor siapa dan apa pun yang terimpor—busana, makanan, hingga sejumput kata. Jadilah kita sebagai bangsa penjunjung tinggi pedagogi serta metode berpikir “Barat”. Namun kenapa mitos selalu disandingkan dengan bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisi masyarakat nusantara?. Sejauh tidak memaksakan untuk selalu berpakaian dari “luar” dalam artian kita belum menemukan pendefinisan yang tepat, hal itu mungkin masih bisa kita terima bersama.  Namun, bagaimana kalo kita sampai tidak mengenalinya lagi?        C.A. van Peursen dalam bukunya Strategie Van De Cultuur menyinggung perihal mitos dalam ruang lingkup alam pikiran mistis manusia sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu, menurutnya, dapat dituturkan, tetapi juga dapat diungkapkan lewat tari-tarian atau pementasan dalam sebuah seni pertunjukan lainnya. Inti-inti cerita itu berbicara mengenai lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman manusia:  kebaikan dan kejahatan, kehidupan-kematian, dosa dan penyucian, perkawinan-kesuburan, dan kehidupan setelah mati.        Bagi para peneliti dan pemerhati kebudayaan, seperti juga Peursen, di mana mereka telah cukup lama mengadakan riset di lapangan, hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga pola-pola masyarakat yang diteliti sedemikian jauh sudah dipahami, pengertian mitos ternyata mendapatkan makna beragam. Mitos, bagi para peneliti, bukan hanya sebuah dongeng, ia merupakan rumah pengetahuan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat nilai(-nilai) kearifan. Sampai di sini pengertian mitos masih berbicara dalam salah satu bagian dari kearifan lokal suatu masyarakat dengan berbagai ekspresinya.        Peradaban bergeser, maka makna kata dari mitos pun terdegradasi. Definisinya jauh telah berubah dari apa yang dulu coba disandingkan untuk membungkusnya. Ia tereduksi menjadi pengertian yang maknanya sama dengan kata “bohong”, “khayalan”, “asbun”, “bullshit”, dan kata-kata lain yang menghancurkan keingintahuan kita untuk mendalaminya. Ia menutup bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisi masyarakat Nusantara yang sarat akan nilai dan filosofi. Ia telah terjatuh dalam sebuah himpunan: tak berguna!        Timbul pertanyaan: lalu apakah masih layak kata mitos membalut sebuah nilai kepercayaan dan ekspresi-ekspresi tradisi yang muncul dari kearifan di Nusantara? Mampukah kita menghilangkan definisi yang telah melekat pada kata tersebut? Mengapa? kenapa kita tidak coba menghilangkan kata mitos untuk menyebutkan hal-hal yang didefinisikannya sebagai satu bagian yang memang berbeda?        Sains sekarang memunyai tempat yang paling tinggi sebagai pengganti pengetahuan. Semua hal diuji guna mendapatkan kebenaran berdasarkan metode dan tatacara yang telah ditentukan secara ilmiah atau keilmuan. Dan tentu saja, bagi sains “mitos” di Nusantara “tidak dapat diuji” kebenarannya. Sains mengingkari nilai kepercayaan dan kearifan tradisi yang sesungguhnya mempunyai tempatnya sendiri. Padahal, tak semua hal—apalagi yang bersifat nonmaterial—bisa dipahami oleh sains. Sains tak mampu mengejar nilai kearifan (sains belum dapat menguji kebenarannya).        Apa yang sekarang kita sebut sebagai “mitos” di Nusantara, sejatinya memiliki fungsi sebagai bagian dari interaksi simbolik, baik ketika berbicara mengenai sejarah, informasi penting, pengetahuan tentang suatu hal, dan fungsi-fungsi lainnya. Kini, sejauh mana fungsi hal itu? Semuanya tidak bisa dinilai memang, karena mereka, “mitos” itu sudah hilang. Kini kita hanya mampu menerka-nerka saja fungsi, manfaat, dan kegunaannya. Mari kita pahami nilai-nilai kehidupan dalam cerita “mitos” tidak sekadar bohong atau bualan tidak masuk akal. Kembalilah kepada tataran di mana “mitos” yang menghegemoni itu tak lain merupakan bagian dari eksistensi peradaban dan kebudayaan masa lalu.        Nilai kepercayaan, kearifan, dan ekspresi-ekspresi tradisi nyatanya lahir dari latar belakang budaya yang kuat. Ia menciptakan suatu bentuk interaksi, di mana antara satu dengan lainnya berbicara dalam tataran simbolik, berbicara dalam kode-kode alam, ketika—inilah yang hebat—manusia masih menempatkan alam dan bagiannya (gunung, lautan, hewan, tetumbuhan) di atas eksistensi ke-manusia-annya, ketika manusia belum menjadi penakluk bumi yang sangar lagi hingar-bingar.        Mampukah manusia kini menempatkan nilai kepercayaan dan ekspresi-ekspresi tradisi yang muncul dari kearifannya sebagai bagian kehidupannya? Bagi yang tidak mampu melakukannya, mereka menyebutnya mitos.

Baca Selengkapnya »

MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR UNTUK MASYARAKAT

       I.     Pendahuluan

A.    Latar Belakang
Sejak 1994, mulai dengan PELITA VI, bangsa Indonesia telah mencanangkan
Wajib Belajar (WAJAR) 9 Tahun sebagai pendidikan minimal yang diharapkan
dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Gerakan WAJAR 9 tahun dilakukan
setelah WAJAR 6 Tahun dinyatakan berhasil dalam pengertian jumlah sekolah
yang dibangun, tenaga pendidik yang diangkat, dan angka partisipasi penduduk
usia sekolah. Oleh karena WAJAR diartikan bukan sebagai "compulsory
education" tetapi sebagai "basic education" maka keberhasilan WAJAR 6 Tahun
adalah keberhasilan pendidikan yang diperkirakan dalam memberikan kualitas
minimal anggota masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sayangnya, kebijakan tentang WAJAR 6 Tahun dan WAJAR 9 Tahun memiliki
perbedaan mendasar, disamping persamaan. Dalam strategi pembangunan fisik
dan pengadaan tenaga guru keduanya memiliki perbedaan. Pembangunan fisik
gedung dan pengadaan guru WAJAR 6 Tahun dilakukan melalui Keppres sehingga
dalam waktu yang relatif singkat jumlah penduduk usia sekolah 7-12 telah
dapat ditampung di Sekolah Dasar. WAJAR 9 Tahun tidak didukung oleh
kebijakan pengadaan gedung dan guru melalui Keppres. Oleh karena itu walau
pun sudah berusia 8 tahun gerakan WAJAR 9 Tahun belum menunjukkan hasilnya
yang memuaskan. Angka partisipasi penduduk usia sekolah 12-15 untuk jenjang
sekolah lanjutan pertama (SLTP, Madrasah Tsanawiyah, SLTP Terbuka dan
program lainnya) belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Sementara itu kebijakan yang berkaitan dengan isi/program pendidikan dasar
tidak mengalami perubahan. Pendidikan Dasar masih diartikan hanya sebagai
pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Apa isi dan
bagaimana suatu pendidikan dasar seharusnya masih merupakan persoalan besar.
Konsep Pendidikan Dasar sebagai pendidikan yang mengembangkan kualitas
minimal bangsa Indonesia belum jelas dalam bentuk operasionalnya. Kurikulum
dan sistem penilaian akhir belajar (Ebtanas) masih belum tersentuh dengan
baik oleh konsep pendidikan dasar.

Adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
memberikan dimensi baru. Delegasi wewenang yang dikenal juga dengan istilah
desentralisasi memberikan problema yang mendasar bagi pengembangan kebijakan
Pendidikan Dasar (Dikdas). Pertanyaan mendasar itu terutama berkaitan dengan
kebijakan mengenai aspek pembangunan aspek fisik, proses, dan kurikulum
sebagai isi dan proses pendidikan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
pusat dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam upaya
mencapai tujuan pendidikan dasar yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 2
tahun 1989 di atas. Ataukah diperlukan adanya suatu Undang-Undang baru yang
dapat mengakomodasi kewenangan pemerintah daerah tentang pendidikan seperti
dinyatakan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999? Bagaimana mengakomodasi hal
tersebut sehingga tidak terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan
tingkat nasional dengan daerah?

Permasalahan kebijakan Dikdas untuk masa mendatang menjadi semakin kompleks
jika dimensi permasalahan dikembangkan kepada berbagai aspek penyelenggaraan
pendidikan terutama dalam masalah pendanaan dan ketenagaan. Pertanyaan
seperti apakah sistem pendanaan yang berlaku sekarang masih akan
dipertahankan mengingat fungsi unit penyelenggara pendidikan (terutama
sekolah negeri) hanyalah sebatas lembaga pembayar gaji dan pelaksana fungsi
keuangan lainnya. Peran unit pendidikan sebagai pengembang program yang
seharusnya dikaitkan dengan masalah pendanaan belum berlaku demikian pula
dalam pengangkatan ketenagaan.

B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.      Apa isi dan bagaimana suatu pendidikan dasar seharusnya?

2.      Apakah pendidikan dasar sudah berjalan dengan benar?

3.      Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dasar?

C.    Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1.      Supaya pendidikan dasar menjadi apa yang diharapkan.

2.      Mengetahui apakah sudah benarkah pendidikan dasar yang sudah berjalan.

3.      Agar pemerintah dapat mengupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan dasar secara tepat.

D.    Manfaat Penelitian

1.      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan dsar yang sedang berlangsung.

2.      Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan pendidikan dasar kini.

3.      Hsil penelitian ini diharapkan agar menjadi inspirasi bagi kebijakan yang mungin akan dibuat di masa mendatang.

II.                        Pembahasan

Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 pasal 13 ayat (1) merumuskan pendidikan
dasar sebagai: Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuanserta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk
hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi
persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah". Pengertian yang dianut pemerintah dan tercantum dalam undang-undang tersebut memberikan suatu pengertian yang sangat jelas mengenai apa yang diharapkan masyarakat dari jenjang pendidikan dasar. Setiap peserta jenjang pendidikan dasar diharapkan memiliki berbagai kualitas yang dapat digunakan dalam kehidupannya di masyarakat. Artinya, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengembangan individu peserta didik dan kepentingan masyarakat.
Dalam penjelasan mengenai pasal 13 tersebut ayat (1) dikemukakan bahwa
pendidikan dasar memberikan kemampuan dasar seperti "keimanan dan ketaqwaan,
pembangunan watak dan kepribadian serta pemberian pengetahuan dan
ketrampilan dasar". Pengertian Pendidikan Dasar sebagai pendidikan yang
mengembangkan kualitas minimal bagi seluruh bangsa Indonesia memang tidak
tercantum secara eksplisit dalam dokumen hukum tersebut. Meskipun demikian,
secara implisit pasal 13 dan penjelasannya memberikan impresi yang kuat
bahwa pendidikan dasar haruslah mampu mengembangkan kualitas minimal yang
harus dimiliki seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu Kurikulum
Pendidikan Dasar haruslah mampu mengembangkan potensi yang ada pada setiap
anak untuk memiliki kualitas minimal yang diperlukan sebagai warganegara
Indonesia. Demikian pula dengan kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan
pendidikan dasar dalam berbagai aspek pelaksana pendidikan.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 13 tersebut dikemukakan bahwa pendidikan
dasar mempunyai masa belajar selama 9 tahun terdiri atas 6 tahun pendidikan
di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di unit pendidikan lain setelah SD yang
dapat melalui pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tetapi
dapat juga melalui unit-unit pendidikan lainnya yang dianggap sederajat.
Dalam pengertian ini maka pengertian pendidikan dasar sama dengan program
pemerintah yang dikenal dengan nama Wajib Belajar (WAJAR) 9 Tahun yang telah
dikemukakan terlebih dahulu di bagian pendahuluan makalah ini.

Kualitas minimal untuk pendidikan dasar yang harus dimiliki seorang peserta
didik ditentukan oleh pengalaman belajar yang dimilikinya, latar belakang
sosial-budaya, latar belakang keluarga, dan mootivasi pribadi peserta didik
tersebut. Pengalaman belajar yang dilaluinya ditentukan oleh berbagai faktor
pendidikan seperti filsafat pendidikan yang digunakan dalam mengembangkan
kebijakan pendidikan yang digunakan dalam mengembangkan
kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan dan kurikulum, intensitas
pengalaman (time engagement) dilihat dari interaksi peserta didik dengan
guru, teman, dan sumber belajar lainnya, konteks sosial-budaya masyarakat
terutama dalam pengertian ekpektasi dan apresiasi masyarakat terhadap
pendidikan.
Desentralisasi memberikan kedekatan pendidikan dengan pemakai langsung hasil
pendidikan tersebut. Dalam konteks yang demikian maka stake-holder dapat
melakukan partisipasi dan pengawasan langsung terhadap kebijakan pendidikan
di daerahnya. Stake holder dapat langsung melibatkan dirinya dalam proses
pembuatan keputusan (walau pun mungkin sekali secara tidak langsung),
melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan dan penilaian apakah
kebijakan pendidikan di wilayahnya telah sesuai dengan kepentingan anak
didik, wilayah, dan masyarakat serta telah dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan yang telah diputuskan.

Pengembangan kebijakan yang dekat dengan stake holder memang akan
meningkatkan relevansi pendidikan dengan masyarakat. Tetapi dengan demikian
maka filsafat yang digunakan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan harus
pula berubah dari yang berdasarkan pandangan filosofi orthodoks
(perenialisme dan esensialisme) ke pandangan filosofi yang modern
(rekonstruksi sosial dan progresif). Jika tidak maka kebijakan pendidikan
yang diambil hanya akan menjauhkan sekolah dari masyarakat seperti kenyataan
yang ada pada saat sekarang. Suatu hal yang harus diingat bahwadesentralisasi tidak akan mengubah posisi sekolah jika pandangan filosofi
yang sekarang digunakan tetap dipertahankan. Perubahan posisi sekolah dalam
konteks desentralisasi pendidikan baru terjadi hanyalah apabila pandangan
filosofi modern digunakan dalam pengambilan berbagai kebijakan tentang
pendidikan.
Pengembangan pendidikan dalam konteks desentralisasi yang sangat
memperhatikan kepentingan wilayah bukan tanpa resiko. Pengalaman
negara-negara Amerika Serikat, Australia, dan Inggeris menunjukkan adanya
resiko tersebut. Dalam konteks desentralisasi pendidikan kebijakan
pendidikan yang terlalu terfokus pada kepentingan wilayah akan memberikan
dampak yang tidak menguntungkan secara nasional. Berbagai kepentingan
nasional dapat terabaikan dan dengan demikian dapat menimbulkan problema
hidup berbangsa. Pengalaman ketiga negara yang disebutkan tadi bahkan
menjadi indikasi bahwa pengembangan kebijakan pendidikan yang terlalu
terfokus pada kepentingan wilayah dapat menyebabkan rendahnya mutu
pendidikan secara nasional. Oleh karena itu sejak tahun 90-an di berbagai
negara tersebut problem ketimpangan dalam kualitas yang menyebabkan masalah
nasional tadi diatasi dengan pengembangan standar nasional sebagai kualitas
nasional yang harus menjadi kepeduliaan para pengambil kebijakan pendidikan.

Indonesia tidak perlu melalui pengalaman pahit untuk dapat menyadari hal
tersebut. "Hard lessons" yang kita peroleh dari pengalaman negara lain dapat
dijadikan "surrogate experiences" dan dengan demikian kita tidak perlu
mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Artinya, dengan demikian pemerintah
pusat harus pula mampu mengembangkan kebijakan yang dijadikan pegangan bagi
para pengambil kebijakan daerah dalam menjaga kepentingan nasional.
Kepentingan nasional tersebut dapat diterjemahkan sebagai kualitas minimal
manusia Indonesia dan harus dijadikan kualitas minimal dalam setiap
kebijakan dan keputusan pendidikan di daerah.

Berdasarkan pengamatan mengenai apa yang terjadi dalam panggung kehidupan
kebangsaan pada tingkat nasional maka dapat diidentifikasi beberapa kualitas
minimal manusia Indonesia itu yaitu:

·         Manusia yang religius

·         Semangat persatuan dan kebangsaan

·         Kehidupan demokratis baik sosial, politik mau pun ekonomi

·         Tranformasi masyarakat agraris ke masyarakat industri dan
teknologis

·         Toleransi akan perbedaan
· Wawasan nasional dan global tanpa kehilangan wawasan lokal
· Disiplin, taat hukum, kerja keras dan teguh dalam persaingan yang
fair
· Orientasi kehidupan yang lebih rasional pendidikan, fasilitas pendidikan dan kurikulum, intensitas pengalaman (time engagement) dilihat dari interaksi peserta didik dengan guru, teman, dan sumber belajar lainnya, konteks sosial-budaya masyarakat terutama dalam pengertian ekpektasi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

 III.            Kesimpulan

Pengembangan konteks pendidian dalam konteks desentralisasi tidak bagus bagi dan berdampak menurunnya pendidikan nasional. Kualitas minimal untuk pendidikan dasar yang harus dimiliki seorang peserta didik ditentukan oleh pengalaman belajar yang dimilikinya, latar belakang sosial-budaya, latar belakang keluarga, dan mootivasi pribadi peserta didik

tersebut. Pengalaman belajar yang dilaluinya ditentukan oleh berbagai faktor

pendidikan seperti filsafat pendidikan yang digunakan dalam mengembangkan

kebijakan pendidikan yang digunakan dalam mengembangkan

kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan dan kurikulum, intensitas

pengalaman (time engagement) dilihat dari interaksi peserta didik dengan

guru, teman, dan sumber belajar lainnya, konteks sosial-budaya masyarakat

terutama dalam pengertian ekpektasi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan dengan  standar kompetansi belajar di berlakukan dalam di negeri Indonesia pada setiap daerah. Sehingga mutu pendidikan bangsa kita tidak terlalu rendah dan mengalami peningkatan pada setiap daerah dan mampu untuk bersaing dan tidak perlu pengalaman pahit untuk menyadari hal tersebut.

VI. Daftar Pustaka

Bijaksana Arif. 2010. Wilkipedia Yahoo Group . Jakarta

Baca Selengkapnya »

Kunci Gitar - Kotak apa bisa

Kotak – apa  bisa

Intro: F#m E A D C#m Bm A

F#m   E       A    D    C#m  Bm   A

jika aku jadi kamu aku akan dengarkan

F#m   E       A    D    C#m  Bm    A

jika aku jadi kamu aku akan perhatikan

Bm        C#m  F#m Bm

yang ku keluhkan selalu

Bm       C#m  F#m  D      A     G  E

pantasnya kamu dengarkan aku dulu

A            Bm       C#m D

kali ini apa masih bisa

Bm              E

aku tahan denganmu

A            Bm       C#m D

sebenarnya apa masih bisa

Bm            E         

kamu sayangi aku, apa bisa

F#m   E       A    D      C#m  Bm   A

jika aku jadi kamu tidak sulit mengalah

F#m     E        A    D     C#m Bm   A

karena aku ingin lama sama kamu berjalan

Bm      C#m  F#m Bm

yang ku keluhkan selalu

Bm       C#m  F#m  D      A     G  E

pantasnya kamu dengarkan aku dulu

A            Bm       C#m D

kali ini apa masih bisa

Bm              E

aku tahan denganmu

A            Bm       C#m D

sebenarnya apa masih bisa

Bm            E         D E

kamu sayangi aku, apa bisa

      D E

apa bisa... apa bisa

Solo: F#m E/G# A D F#m E A D E

A            Bm       C#m D

kali ini apa masih bisa

Bm              E

aku tahan denganmu

A            Bm       C#m D

sebenarnya apa masih bisa

Bm            E

kamu sayangi aku

D                    E

kali ini apa masih bisa

D                      E

sebenarnya apa masih bisa

D                    E

kali ini apa masih bisa

Bm              E

kita tetap bersama, apa bisa

Baca Selengkapnya »